PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 Undang – UndangDasar 1945. Oleh sebab itu kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak.

Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma – norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan, terutama anggota PWI.

PENAFSIRAN

PEMBUKAAN

KodeEtik Jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawandalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijaminsepenuhnya oleh Pasal 28 UUD 1945 yang merupakan landasankonstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Kemerdekaanmengeluarkan pikiran ialah hak paling mendasar yang dimiliki setiapinsan wartawan, yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semuapihak. Sekalipun kemerdekaan mengeluarkan pikiran merupakan hakwartawan yang dijamin konstitusi, mengingat Negara Kesatuan RepublikIndonesia ialah negara berdasarkan hukum, maka setiap wartawan wajibmenegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dalam menggunakan haknyauntuk mengeluarkan pikiran.

Wartawanbersama seluruh masyarakat wajib mewujudkan prinsip-prinsipkemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat.

Tugasdan tanggung jawab yang luhur itu hanya dapat dilaksanakan apabilawartawan selalu berpegang teguh kepada Kode Etik Jurnalistik, danmasyarakat memberi kepercayaan penuh serta menghargai integritasprofesi tersebut.

Mengingatperjuangan wartawan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dariperjuangan bangsa Indonesia, maka selain bertanggung jawab kepadahati nuraninya, setiap wartawan wajib bertangung jawab kepada TuhanYang Maha Esa, kepada masyarakat, Bangsa dan Negara dalammelaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sesuai dengan KodeEtik Jurnalistik.

Sadarakan hak, kewajiban, dan tanggung­jawabnya itu, dan untukmelestarikan kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat sertakepercayaan masyarakat, maka dengan ikhlas dan penuh kesadaranwartawan menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang wajib ditaati danditerapkan.

PENAFSIRAN

BABI

KEPRIBADIANDAN INTEGRITAS

       Wartawanharus memiliki kepribadian dalam arti keutuhan dan keteguhan jatidiri, serta integritas dalam arti jujur, adil, arif, dan terpercaya.

       Kepribadiandan integritas wartawan yang ditetapkan di dalam Bab I Kode EtikJurnalistik mencerminkan tekad PWI mengembangkan dan memantapkansosok wartawan sebagai profesional, penegak kebenaran, nasionalis,konstitusional, dan demokratis serta beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa.

Pasal1

       Wartawanberiman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila,taat Undang-Undang Dasar Negara RI, kesatria, bersikap independenserta terpercaya dalam mengemban profesinya.

PENAFSIRAN

Pasal1

1)    Semuaperilaku, ucapan dan karya jurnalistik wartawan harus senantiasadilandasi, dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan danketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta oleh nilai-nilai luhurPancasila, dan mencerminkan ketaatan pada Konstitusi Negara.

2)    Ciri-ciriwartawan yang kesatria:

·         Beranimembela kebenaran dan keadilan;

·         Beranimempertanggungjawabkan semua tindakannya, termasuk karyajurnalistiknya;

·         Bersikapdemokratis;

·         Menghormatikebebasan orang lain dengan penuh santun dan tenggang rasa;

·         Dalammenegakkan kebenaran, senantiasa menjunjung tinggi harkat-martabatmanusia dengan menghormati orang lain.

    Yangdimaksud dengan mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara adalah,wartawan Indonesia bekerja bukan untuk kepentingan diri sendiri,kelompok atau golongan, melainkan untuk kepentingan masyarakat,bangsa dan negara;

   Independenberarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hatinurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak laintermasuk pemilik perusahaan pers.

5)    Terpercayaadalah orang yang berbudi luhur, adil, arif, dan cermat, sertasenantiasa mengupayakan karya terbaiknya.

 
Profesi adalah pekerjaan tetap yang memiliki unsur-unsur :

·         Himpunanpengetahuan dasar yang bersifat khusus;

·         Terampildalam menerapkannya;

·         Tatacara pengujian yang obyektif;

·         Kode Etik serta lembaga pengawasan dan pelaksanaan penaatannya.

Pasal2

Wartawan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, sertasuara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan umum, persatuandan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan ataukeyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang dan prasangka atau diskriminasi terhadap jenis kelamin, orang cacat,sakit, miskin atau lemah.

PENAFSIRAN

Pasal2

Wartawan wajib mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar dengan tolok ukur:

(a)    Yang dapat membahayakan keselamatan umum adalah berita yang dapat mendorong timbulnya kerusuhan sosial, kepanikan massal, memaparkan atau menyiarkan rahasia negara;

(b)    Mengenai penyiaran berita yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatugolongan yang dilindungi oleh undang-undang, wartawan perlu memperhatikan kesepakatan selama ini menyangkut isyu SARA (Suku,Agama, Ras dan Antargolongan) dalam masyarakat. Tegasnya, wartawan Indonesia menghindari pemberitaan yang dapat memicu pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan. 

Pasal3


Wartawan tidak beritikad buruk, tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan,gambar, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bohong, bersifat fitnah, cabul, sadis, dan sensasional.

PENAFSIRAN

Pasal3

1)    Yang dimaksud tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengajadan semata – mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

2)    Yang dimaksud dengan menyesatkan adalah berita yang membingungkan, meresahkan, membohongi, membodohi atau melecehkan kemampuan berpikir khalayak.

3)    Yang dimaksud dengan memutarbalikkan fakta adalah mengaburkan fakta sehingga masyarakat tidak memperoleh gambaran yang lengkap, jelas,pasti, dan seutuhnya untuk dapat membuat kesimpulan dan atau menentukan sikap serta langkah yang tepat.

Yangdimaksud dengan bersifat fitnah adalah membuat kabar atau tuduhanyang tidak berdasarkan fakta atau alasan yang dapatdipertanggungjawabkan.

5)    Yang dimaksud dengan cabul adalah melukai perasaan susila dan berselerarendah.

6)    Yang dimaksud dengan sadis adalah kejam, kekerasan, dan mengerikan.

7)    Yang dimaksud dengan sensasi berlebihan adalah memberikan gambaran yang melebihi kenyataan sehingga bisa menyesatkan.

Pasal4


Wartawan tidak menyalahgunakan profesinya dan tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar,suar, suara dan gambar), yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu pihak.

PENAFSIRAN

Pasal4

1)    Yang dimaksud dengan imbalan adalah pemberian dalam bentuk materi, uang,atau fasilitas kepada wartawan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita dalam bentuk tulisan/gambar di media cetak dan siber, tayangan di layar televisi atau siaran di radio siaran.

2) Penerimaan imbalan sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah perbuatan tercela. Semua tulisan atau siaran yang bersifat sponsor atau pariwara dimedia massa harus disebut secara jelas sebagai penyiaran sponsor atau pariwara.

BABII

CARAPEMBERITAAN

Pasal5

Wartawan menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan ketepatan dari kecepatan serta tidak mencampur adukkan fakta dan opini. Tulisan yang berisi interpretasi dan opini disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya. Penyiaran karya jurnalistik reka ulang dilengkapi dengan keterangan, data tentang sumber rekayasa yang ditampilkan.

PENAFSIRAN

BABII

CARAPEMBERITAAN

Pasal5

1)    Yang dimaksud berita secara berimbang dan adil ialah menyajikan beritayang bersumber dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, penilaian atau sudut pandang masing-masing kasus secara proporsional.

2)    Mengutamakan kecermatan dari kecepatan, artinya setiap penulisan, penyiaran atau penayangan berita hendaknya selalu memastikan kebenaran dan ketepatan sesuatu peristiwa dan atau masalah sebelum menyiarkan atau memberitakannya.

Tidak mencampur adukkan fakta dan opini, artinya seorang wartawan tidak menyajikan pendapatnya yang menghakimi sebagai berita atau fakta.

Pasal6

Wartawan menghormati hak privasi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) kehidupan pribadi,kecuali menyangkut kepentingan umum.

PENAFSIRAN

Pasal6

Pemberitaan mengenai pribadi seseorang dapat dilakukan sepanjang menyangkut kepentingan umum dan tidak merendahkan atau merugikan harkat martabat, derajat, nama baik seseorang.

Pasal7

       Wartawan menghormati asas praduga tak  bersalah, senantiasa menguji kebenaran informasi dan menerapkan prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.

PENAFSIRAN

Pasal7

Seseorang tidak boleh disebut atau dikesankan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya sebelum ada putusan tetap pengadilan.

Prinsip adil, artinya tidak memihak atau menyudutkan seseorang atau sesuatu pihak, tetapi secara faktual memberikan porsi yang sama dalam pemberitaan baik bagi polisi, jaksa, tersangka atau tertuduh, dan penasihat hukum maupun kepada para saksi, baik yang meringankan maupun yang memberatkan.

Jujur,mengharuskan wartawan menyajikan informasi yang sebenar-benarnya,tidak dimanipulasi, tidak diputarbalikkan.

Berimbang, tidak bersifat sepihak, melainkan memberi kesempatan yang sama kepada pihak yang berkepentingan.

Pasal8

      
Wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan

Identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebut identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

PENAFSIRAN

Pasal8

       Tidak menyebut nama dan identitas korban, artinya pemberitaan tidak memberikan petunjuk tentang siapa korban perbutan susila tersebut, baik wajah, tempat kerja, anggota keluarga, dan atau tempat tinggal,namun boleh hanya menyebut jenis kelamin dan umur korban. Kaidah-kaidah ini juga berlaku dalam kasus pelaku kejahatan di bawahumur (di bawah 18 tahun).

BABIII

SUMBERBERITA

Pasal9

       Wartawan menempuh cara yang profesional, sopan dan terhormat untuk memperolehbahan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita,kecuali dalam peliputan yang bersifat investigative.

PENAFSIRAN

BABIII
SUMBERBERITA

Pasal9

1)    Sopan, artinya wartawan berpenampilan rapi dan bertutur kata yang baik.Juga, tidak menggiring, memaksa secara kasar, menyudutkan, apriori,dan sebagainya, terhadap sumber berita.

2)    Terhormat, artinya memperoleh bahan berita dengan cara-cara yang benar, jujur, dan ksatria.

3)    Mencari dan mengumpulkan bahan berita secara terbuka dan terang – terangan sehingga sumber berita memberi keterangan dengan kesadaran bahwa diaturut bertanggung jawab atas berita tersebut. Menyatakan identitas perlu untuk penulisan berita peristiwa langsung (straight news), berita ringan (soft news), karangan khas (features), dan berita pendalaman (in depth reporting). Untuk berita hasil penyelidikan/pengusutan (investigative reporting), pada saat pengumpulan fakta dan data wartawan boleh tidak menyebut identitasnya. Tetapi, pada saat mencari kepastian (konfirmasi) pada sumber yang berwenang, wartawan perlu menyatakan diri sedang melakukan tugas kewartawanan kepada sumber berita.

Pasal10

Wartawan dengan kesadaran sendiri ber­upaya secepatnya memperbaiki, meralat atau memberikan hak jawab setiap pemberitaan yang tidak akurat dan disertai permintaan maaf.

PENAFSIRAN

Pasal10

       Berupaya dimaksudkan wartawan yang bersangkutan mengajukan perbaikan berita atau ralat kepada manajemen media.

       Hak jawab diberikan pada kesempatan pertama untuk menjernihkan persoalan yang diberitakan.

       Pelurusan atau penjelasan tidak boleh menyimpang dari materi pemberitaan bersangkutan, dan maksimal sama panjangnya dengan berita sebelumnya.

       Pernyataan maaf disampaikan karena pemberitaan yang tidak akurat telah merugikan pihak lain.

Pasal11


Wartawan harus menyebut sumber berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita serta meneliti kebenaran bahan berita.

PENAFSIRAN

Pasal11

1)      Ketepatan sumber berita merupakan penjamin kebenaran dan ketepatan bahan berita. Karena itu, wartawan perlu memastikan kebenaran berita dengan cara mencari dukungan bukti – bukti kuat (atau otentik) atau memastikan kebenaran dan ketepatannya pada sumber – sumber terkait. Upaya dan proses pemastian kebenaran dan ketepatan bahan berita adalah wujud iktikad, sikap, dan perilaku jujur dan adil setiap wartawan profesional.

2)      Sumber berita dinilai memiliki kewenangan bila memenuhi syarat – syarat:

a)    Kesaksian langsung;

b)    Ketokohan/keterkenalan;

c)     Pengalaman;

d)    Kedudukan/jabatanterkait;

e)    Keahlian.

Pasal12

 
Wartawantidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistikdan karya pihak lain tanpa menyebut sumbernya.

PENAFSIRAN

Pasal12

Mengutip berita, tulisan atau gambar hasil karya pihak lain tanpa menyebut sumbernya merupakan tindakan plagiat, tercela, dan dilarang.

Pasal13

 
Wartawan dalam menjalankan profesinya memiliki hak tolak untuk melindungi identitas dan keberadaan narasumber yag tidak ingin diketahui. Segala tanggung jawab akibat penerapaan hak tolak ada pada wartawan yang bersangkutan.

PENAFSIRAN

Pasal13

1)    Wartawan mempunyai hak tolak, yaitu hak untuk tidak mengungkapkan nama dan identitas sumber berita yang dilindunginya.

2)    Terhadap sumber berita yang dilindungi, nama dan identitasnya hanya disebutkan“menurut sumber“ (tetapi tidak perlu menggunakan kata-kata “menurut sumber yang layak dipercaya”). Dalam hal ini, wartawan bersangkutan bertanggung jawab penuh atas pemuatan atau penyiaran berita tersebut.

3)    Nama dan identitas sumber berita yang memberikan opini harus disebutkan.

Pasal14

 
Wartawan menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan “off therecord”.

PENAFSIRAN

Pasal14

1)      Embargo, yaitu permintaan menunda penyiaran suatu berita sampai batas waktu yang ditetapkan oleh sumber berita, wajib dihormati. 

2)      Bahan latar belakang adalah informasi yang tidak dapat disiarkan langsung dengan menyebutkan identitas sumber berita, tetapi dapat digunakan sebagai bahan untuk dikembangkan dengan penyelidikan lebih jauh oleh wartawan bersangkutan, atau dijadikan dasar bagi suatu karangan atau ulasan yang merupakan tanggung jawab wartawan bersangkutan sendiri.

3)      Keterangan “off the record” atau keterangan bentuk lain yang mengandung artisama diberikan atas perjanjian antara sumber berita dan wartawan bersangkutan dan tidak disiarkan.

Untuk menghindari salah faham, ketentuan “off the record” harus dinyatakan sejak awal oleh sumber berita kepada wartawan bersangkutan.

Ketentuan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku bagi wartawan yang dapat membuktikan telah memperoleh bahan berita yang sama dari sumber lain tanpa dinyatakan sebagai “off the record”.

BABIV

KEKUATANKODE ETIK JURNALISTIK

Pasal15

Wartawan harus dengan sungguh – sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI). Wartawan menyadari dalam melaksanakan profesinya, penaatan Kode Etik Jurnalistik ini berada pada hati nurani masing-masing.

PENAFSIRAN

BABIV

KEKUATANKODE ETIK JURNALISTIK

Pasal15

Kode Etik Jurnalistik dibuat oleh wartawan, dari dan untuk wartawan sebagai acuan moral dalam menjalankan tugas kewartawanannya dan berikrar untuk menaatinya. Walaupun demikian disadari bahwa penaatan dan pengamalan Kode Etik Jurnalistik bersumber dari hati nurani masing – masing wartawan.

Pasal16

 
Wartawan mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI.
Tidak satu pihak pun diluar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan dan atau medianya berdasar pasal – pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini.

PENAFSIRAN

Pasal16

1)    Kode Etik Jurnalistik ini merupakan pencerminan adanya kesadaran profesional. Hanya PWI yang berhak mengawasi pelaksanaannya dan atau menyatakan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh wartawan serta menjatuhkan sanksi atas wartawan bersangkutan.

2) Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik tidak dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan pidana maupun perdata.

Dalam hal pihak luar menyatakan keberatan terhadap penulisan atau penyiaran suatu berita, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada PWI melalui Dewan Kehormatan PWI. Setiap pengaduan akan ditangani oleh Dewan Kehormatan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal – pasal 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 Peraturan Rumah Tangga PWI.